Pada hari Rabu, 23 Februari 2022, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan Acara Diskusi dan Sosialisasi Online (DISKO) dimana pada acara tersebut salah satunya membahas tentang Sosialisasi Peraturan…
Upaya mewujudkan pemerintahan bersih terus dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu sumber persoalan yang diidentifikasi telah menghambat upaya ini adalah rendahnya integritas birokrasi, yang bisa menyebabkan pelayanan…
Dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan peraturan…
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP…
Dalam rangka optimalisasi penjaminan mutu Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan…
Pelayanan Publik (Public Service) oleh Instansi pemerintah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh Instansi pemerintah dimaksudkan untuk mensejahterakan…
SOP-Penyusunan-Reviu-Laporan-Keuangan-DaerahDownload
SOP-Penyusunan-PKPT-Inspektorat-1Download
